Sikapi Kapolres Pelabuhan Belawan Tembak Pelaku Tawuran , GPI Sumut: Ini Efek Dinas Perlindungan Anak Medan Sudah "Mati Suri"

Medan,-

Menyikapi peristiwa Kapolres Pelabuhan Belawan yang diduga menembak orang yang diduga pelaku tawuran di tol Balmera, Kecamatan Belawan dinihari (4/5). Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Sumatera Utara menyatakan bahwa hal tersebut karena efek Dinas Perlindungan Kota Medan "mati suri". "Ya kami melihat ini karena Dinas Perlindungan Anak Kota Medan sebagai pusat koordinasi perlindungan anak di Kota Medan ini "mati suri". Sulit kita mengharapkan peristiwa tersebut tidak terjadi lagi karena kepolisian nyaris bekerja sendirian dalam menangani persoalan tawuran di Kota Medan ini "ujar Ahmad Daud S.Sos, Ketua Umum PW Gerakan Pemuda Islam Sumatera Utara di Medan (5/5).

"Memang persoalan perlindungan anak ini bukan tugas Dinas Perlindungan Anak semata tapi sebagai leading sector yang menangani hal tersebut, peristiwa tawuran hingga terjadinya peristiwa penembakan karena koordinasi dan kinerja dinas Perlindungan Anak Kota Medan kita sebut saja "mati suri" ujar aktifis muda Sumatera Utara tersebut.

"Jauh sebelum peristiwa tersebut , kita sudah membahas di FGD tentang bagaimana roadmap ke depan menjadikan  Medan Kota Layak Anak. Bahkan Bapak Walikota Medan terpilih,  Rico Waas hadir disitu , memberi arahan disitu, Kadis Perlindungan Anak juga hadir di FGD tersebut. Dan sudah jelas arahan Pak Wali pada saat itu agar segera follow up, dibahas bersama breakdown nya" lanjut alumni MAN 2 Medan ini.

"Tapi berbulan setelah  acara FGD hingga sekarang Dinas Perlindungan Anak tidak juga memfollow up apa yang menjadi arahan pak Wali tersebut. Hingga saat ini tidak ada meeting pembahasan lanjutan untuk breakdown program - program tersebut. Kami sudah berkoordinasi tapi dengan berbagai alasan dari pimpinan dinas yang disampaikan oleh anggotanya ke kami , meetingnya tak jadi juga" papar alumni Pelajar Islam Indonesia ini.

"Bahkan ada alasan yang menurut kami tak elok disampaikan sehingga meetingnya harus tertunda. Apa sulit kali dan ribet banget rupanya mengatur waktu berkoodinasi dengan Sekda untuk mengundang antar dinas dan instansi bersama elemen kita selaku dari masyarakat untuk membahas breakdown Medan Layak Anak tersebut ? "ujar alumni BEM Fakultas Ushuluddin IAIN / UIN tersebut mempertanyakan .

"Kami meminta agar Bapak Walikota Medan, Rico Waas mengevaluasi Dinas Perlindungan Anak Kota Medan karena tidak bisa bergerak cepat dalam mewujudkan visi misi kampanye Rico Zaki tentang perlindungan dan pemberdayaan anak. Kalau saja follow up FGD Medan Layak Anak cepat dilakukan , kita bisa melakukan mitigasi dan pencegahan darurat yang lebih komprehensif agar peristiwa - peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Inilah akibat kalau kinerja Dinas tidak membumi. Peristiwa tawuran ini kan bukan baru pertama terjadi. Dinas Perlintasan Anak jangan melempar tanggung jawab atas peristiwa ini."lanjutnya 

"Penanganan tawuran itu bukan tugas utama kepolisian. Itu tugas utama Dinas Perlindungan Anak. Pencegahan ada di Dinas tersebut. Dinas tersebut yang harusnya jadi derigen penanganannya. Berhentilah membuat kegiatan yang bersifat simbolis dan show up saja. Dan jangan beralasan karena efisiensi maka tidak bisa menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Pak Wali, karena jelas di FGD pak wali memberi arahan "kita bahas breakdown nya , kita cari jalan keluar bersama agar program ini berhasil ditengah efisiensi sekarang ini. Kan begitu yang disampaikan pak wali di FGD yang lalu"tegas pria yang sering mengkritisi kebijakan publik ini.(fadli)